Penegakan Peraturan Gubernur tentang Pajak Alat Berat di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja

Abstract

Penelitian ini membahas lemahnya penegakan Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terkait Pajak Alat Berat (PAB), oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten. Permasalahan utama terletak pada kelemahan materi muatan sanksi administratif berupa denda 1% dari pokok pajak, yang dinilai tidak memberikan efek jera dan berdampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif yang lemah menyebabkan tidak optimalnya penegakan hukum serta berpotensi menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap ketentuan sanksi dengan menambahkan penghentian sementara operasional alat berat dan peningkatan besaran denda menjadi minimal 10% dari pokok pajak guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan kepatuhan wajib pajak.